APSI Sebut Bisa Mencatat Data Penjualan Ponsel
APSI Sebut Bisa Mencatat Data Penjualan Ponsel
APSI Sebut Bisa Mencatat Data Penjualan Ponsel
Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menuliskan aturan validasi IMEI dapat memberikan kepastian bisnis untuk distributor resmi. Aturan IMEI yang akan mengurangi peredaran ponsel dari pasar gelap (black market/ BM) itu akan menyehatkan industri dalam negeri
Ketua APSI, Hasan Aula menyatakan selama ini peredaran ponsel BM pun merugikan pemerintah sebab ponsel ilegal tidak menunaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di sisi lain, porsi pasar yang seharusnya dipunyai distributor resmi justeru tergerus ponsel ilegal.
"Dengan kontrol IMEI kontrol itu akan menyerahkan kepastian bisnis. BM bakal semakin hilang dan industri dapat tumbuh lebih baik," ujar Hasan usai acara Selular Congress 2019,
Hasan pun mengatakan percakapan aturan validasi IMEI antara pemerintah dan asosiasi sudah dilaksanakan sejak jauh-jauh hari. Pembicaraan telah dilaksanakan sejak ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum APSI.
Demi menyehatkan industri domestik dan menyerahkan kepastian bisnis, Hasan berharap supaya aturan IMEI dapat segera diterapkan. Akan tetapi, Hasan pun mengatakan butuh sosialisasi untuk masyarakat berhubungan aturan IMEI.
"Aturan IMEI dapat segera (diberlakukan) sampai-sampai tentunya akan dapat berikan perlindungan investasi. Kedua, pastinya yang mesti berikan keterangan yang jelas sampai-sampai masyarakat," kata Hasan.
Ia tidak memungkiri bahwa masyarakat senang dengan ponsel ilegal sebab harganya yang miring. Belum lagi bilamana suatu jenis ponsel tertentu yang tak masuk ke Indonesia.
"Kalau disaksikan tentunya dari pihak saya dan anda selalu berikan pendidikan ke konsumen. Tapi terus cerah pada kesudahannya konsumen tentu pun ada yang memang inginkan cari barang dengan harga murah. Yang sulit ialah ada tipe ponsel yang tak dipasarkan di Indonesia dan dipasarkan di pasar gelap," kata Hasan.
Dalam peluang yang berbeda, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail menuliskan sejauh ini belum ada ulasan bersangkutan pendaftaran penjualan ponsel untuk menyokong aturan IMEI.
Dalam peluang yang berbeda, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail menuliskan sejauh ini belum ada ulasan bersangkutan pendaftaran penjualan ponsel untuk menyokong aturan IMEI.
"Belum hingga situ, namun manfaat-manfaat dari aturan ini akan laksana apa yang kamu sampaikan, nanti lebih jelas berapa ponsel yang diproduksi," kata Ismail.
Ismail menuliskan menjelang penandatanganan aturan IMEI pada 17 Agustus, Kemenkominfo konsentrasi pada kesiapan Sistem Informasi dan Basis Data IMEI Nasional (SIBINA) atau sistem identifikasi IMEI.
"Seberapa efektif nanti bakal berjalan seiringnya waktu. yang urgen sistem utamanya dulu berlangsung dengan baik,
APSI Sebut Bisa Mencatat Data Penjualan Ponsel
Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menuliskan aturan validasi IMEI dapat memberikan kepastian bisnis untuk distributor resmi. Aturan IMEI yang akan mengurangi peredaran ponsel dari pasar gelap (black market/ BM) itu akan menyehatkan industri dalam negeri
Ketua APSI, Hasan Aula menyatakan selama ini peredaran ponsel BM pun merugikan pemerintah sebab ponsel ilegal tidak menunaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di sisi lain, porsi pasar yang seharusnya dipunyai distributor resmi justeru tergerus ponsel ilegal.
"Dengan kontrol IMEI kontrol itu akan menyerahkan kepastian bisnis. BM bakal semakin hilang dan industri dapat tumbuh lebih baik," ujar Hasan usai acara Selular Congress 2019,
Hasan pun mengatakan percakapan aturan validasi IMEI antara pemerintah dan asosiasi sudah dilaksanakan sejak jauh-jauh hari. Pembicaraan telah dilaksanakan sejak ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum APSI.
Demi menyehatkan industri domestik dan menyerahkan kepastian bisnis, Hasan berharap supaya aturan IMEI dapat segera diterapkan. Akan tetapi, Hasan pun mengatakan butuh sosialisasi untuk masyarakat berhubungan aturan IMEI.
"Aturan IMEI dapat segera (diberlakukan) sampai-sampai tentunya akan dapat berikan perlindungan investasi. Kedua, pastinya yang mesti berikan keterangan yang jelas sampai-sampai masyarakat," kata Hasan.
Ia tidak memungkiri bahwa masyarakat senang dengan ponsel ilegal sebab harganya yang miring. Belum lagi bilamana suatu jenis ponsel tertentu yang tak masuk ke Indonesia.
"Kalau disaksikan tentunya dari pihak saya dan anda selalu berikan pendidikan ke konsumen. Tapi terus cerah pada kesudahannya konsumen tentu pun ada yang memang inginkan cari barang dengan harga murah. Yang sulit ialah ada tipe ponsel yang tak dipasarkan di Indonesia dan dipasarkan di pasar gelap," kata Hasan.
Dalam peluang yang berbeda, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail menuliskan sejauh ini belum ada ulasan bersangkutan pendaftaran penjualan ponsel untuk menyokong aturan IMEI.
Dalam peluang yang berbeda, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail menuliskan sejauh ini belum ada ulasan bersangkutan pendaftaran penjualan ponsel untuk menyokong aturan IMEI.
"Belum hingga situ, namun manfaat-manfaat dari aturan ini akan laksana apa yang kamu sampaikan, nanti lebih jelas berapa ponsel yang diproduksi," kata Ismail.
Ismail menuliskan menjelang penandatanganan aturan IMEI pada 17 Agustus, Kemenkominfo konsentrasi pada kesiapan Sistem Informasi dan Basis Data IMEI Nasional (SIBINA) atau sistem identifikasi IMEI.
"Seberapa efektif nanti bakal berjalan seiringnya waktu. yang urgen sistem utamanya dulu berlangsung dengan baik,
No comments
Note: Only a member of this blog may post a comment.