BANDARQ TERBAIK - Jokowi Diminta Panggil Perusahaan asing untuk Cadangan minyak.

BANDARQ TERBIK -  Pengusaha meminta pemerintah untuk memberi kesempatan bagi perusahaan minyak raksasa seperti Shell, Total, dan BP untuk menggali cadangan minyak baru di Indonesia.

Pengusaha Sektor Energi Suryo Bambang Sulisto menyampaikan harus diakui Indonesia memiliki kurang dalam mengeksplorasi sumur minyak karena keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia. 

Di sisi lain, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menuturkan mayoritas lapangan minyak yang berproduksi merupakan lapangan tua atau berusia di atas 40 tahun. Tanpa upaya khusus, produksi minyak yang dihasilkan sudah memasuki tahap penurunan secara alami. Maka, menurut dia, hal itu mendesak untuk dilakukan karena kebutuhan minyak dalam negeri makin bertambah tiap harinya.


"Panggil saja dia, apa yang kalian harapkan dan inginkan supaya kalian mau bereksplorasi di sini. Masing-masing itu, Shell, Total, dan BP yang besar-besar. Kemudian di bahas di kabinet," kata Suryo di Jakarta, Kamis (8/11).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rata-rata kebutuhan BBM domestik berada di kisaran 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara itu, kemampuan produksi minyak mentah dalam negeri untuk saat ini maksimal 800 ribu barel per hari. Angka produksi tersebut trennya menurun selama sepuluh tahun terakhir.

Sedangkan, rata-rata produksi minyak mentah PT Pertamina (Persero) baru mencapai 384 ribu bph per September 2018 dari target 400 ribu bph untuk tahun ini. Angka itu masih jauh dari total kebutuhan domestik.

Tak ayal, Pertamina masih harus mengimpor minyak dan produk lain. Per Agustus 2018, rata-rata impor minyak mentah perseroan mencapai 351 ribu bph, turun dari rata-rata tahun lalu yang sebesar 360 ribu per bare.

"20 tahun terakhir kegiatan eksplorasi berkurang, tidak ada temuan cadangan baru, produksi minyak turun, sementara keperluan domestik naik. Akhirnya impor terus dan menghabiskan devisa. Ini yang perlu kita benahi," imbuh Suryo.

Tidak hanya membuka jalan, pemerintah juga harus berani memberi keyakinan dan kepastian bagi investor. Faktor perpajakan dan birokrasi disebut sangat mempengaruhi daya saing investasi dalam negeri. Namun demikian, pemerintah juga harus tegas dalam kesepakatan kepemilikan, sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco.

"Saudi Aramco, ia tidak punya teknologi. AS masuk ngebor minyak disana. Segala kemudahan diberi, ketika kontrak mau habis dipanggil semua (investor), sekarang milik pemerintah 100 persen, kalian tetap disini gajinya double. Siapa yang tidak mau, sehingga Aramco produksinya naik terus. Harusnya kita begitu," kata Suryo.